Minta Bupati Evaluasi Kinerja Pejabat, Pelantikan Tunggu Gubernur

Kalangan dewan bereaksi terhadap beredarnya kabar makin dekatnya pengisian personil di Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Ketua Fraksi Kesatuan Umat DPRD Gunungkidul Imam Taufik meminta Bupati Suharto mengevaluasi kinerja para kepala dinas yang lengser atau dialihtugaskan.

Gunung Kidul (Jawa Pos). Kalangan dewan bereaksi terhadap beredarnya kabar makin dekatnya pengisian personil di Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Ketua Fraksi Kesatuan Umat DPRD Gunungkidul Imam Taufik meminta Bupati Suharto mengevaluasi kinerja para kepala dinas yang lengser atau dialihtugaskan.

Evaluasi tersebut sesuai kontrak kerja yang disusun saat penataan kelembagaan tahun 2007. "Saat itu sudah ada komitmen kontrak kerja antara bupati dengan kepala dinas, kantor dan badan yang dilantik," kata Imam kemarin.

Imam berpendapat, ketika jabatan berakhir seharusnya kontrak kerja harus dievaluasi. Evaluasi tersebut dapat dijadikan acuan pejabat SOTK yang baru.

Ketua DPRD Gunungkidul Slamet mengungkapkan, Bupati harus konsisten terhadap kontrak kerja tersebut. "Penilaian dan evaluasi secara menyeluruh," tandasnya.

Ia mengatakan, SOTK yang baru nanti juga harus progresif. Artinya lebih baik daripada periode sebelumnya. Salah satu caranya adalah mengutamakan pejabat yang lebih muda.

RAPBD 2009 menyebutkan pemkab telah menyusun SOTK baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Susunan organisasi tata kerja terdiri 3 asisten daerah, 6 badan, 4 kantor dan 13 dinas serta dilengkapi 5 staf ahli.

Kabar yang berkembang, Kepala BKD Gunungkidul Sunarto akan menduduki jabatan Asisten Daerah II, Kantor Informasi dan Komunikasi akan dilebur dengan Dinas Perhubungan. Lembaga ini dipimpin Tunggul Priyono yang saat ini menjabat kepala Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas PU akan dijabat Edy Praptono. Dalam SOTK yang baru nanti, terdapat 557 pejabat eselon mulai dari eselon IIa hingga IVb

Terpisah, Sekda Gunungkidul Joko Sasono menyatakan belum menerima informasi pelantikan pejabat baru. "Pelantikan masih menunggu persetujuan gubernur. Sebab ada beberapa pejabat eselon II yang promosi ke eselon III," terangnya.

Menyikapi kontrak kerja, Joko menegaskan setiap awal pembahasan APBD dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan per lembaga.

"Jadi dapat diketahui lembaga mana yang kinerjanya bagus, atau buruk," katanya. (hsa)