DPRD Minta Heryawan-Dede Yusuf Evaluasi Kinerja

INILAH.COM, Bandung - Anggota DPRD Jabar Didin Supriadin meminta Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bersama Wakil Gubernur Dede Yusuf atau pasangan Hade segara melakukan evaluasi terhadap kinerjanya.


Pasalnya, penilaian masyarakat terhadap penurunan kinerja pasangan itu harus dicermati untuk meningkatkan program kerja yang menyentuh masyarakat.


"Saya sendiri heran, tingkat popularitas Hade meningkat tetapi kepuasan publik menurun. Biasanya kan tingkat popularitas sebanding dengan kepuasan kinerja. Jadi harus dievaluasi secara utuh faktor penyebabnya," ujar Didin saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (4/10/2011).


Didin menyebutkan, penurunan kepuasan kinerja dimungkinkan akibat kesalahan perencanaan, kelemahan sumberdaya manusia (SDM), atau kelemahan leadership. Penilaian itu patut diantisipasi karena merupakan aspirasi langsung dari masyarakat.


"Penilaian itu akan menjadi bumerang buat keduanya. Saat ini masyarakat sangat cerdas. Jadi tidak perlu popularitas karena yang terpenting itu akseptabilitas," paparnya.


Menurut Didin, keduanya harus fokus pada program sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Terlebih masih ada janji kampanye Hade yang belum terealisasi.


"Janganlah berpikir semata-mata hanya untuk popularitas. Seandainya Hade bekerja baik, lalu publik puas terhadap kinerja, maka secara otomatis publik dapat menilai sendiri pada 2013 nanti," kata Didin.

Sebelumnya, berdasarkan survei Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi (eLSiD) yang dilakukan sejak November 2010 hingga September 2011 lalu, popularitas Heryawan naik hingga 30%. Sebelumnya, popularitas Heryawan di mata warga Jabar hanya 44,8%, namun saat dilakukan survei meningkat menjadi 70,3%.

Selain popularitas yang meningkat, kinerja Heryawan juga dinilai cukup memuaskan. Sebanyak 43% warga Jabar menyatakan puas dengan kinerja. Namun jumlah tersebut menurun sebsar 6,6% dibanding sebelum survei dilakukan.[den]

Kader Demokrat Gelisah, Perombakan Pengurus Bergulir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kader dan pengurus DPP Partai Demokrat dikabarkan dag-dig-dug alias gelisah, sehari menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat 23-24 Juli 2011, di Sentul Jawa Barat.


Informasi yang diperoleh Tribunnews.com, dalam Rakornas itu akan dilakukan perombakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

"Ada beberapa pengurus inti yang gelisah khawatir jabatannya hilang atau diturunkan," kata sumber Tribunnews di Jakarta, Jumat (22/7/2011).

Perombakan pengurus DPP Demokrat dilakukan sebagai upaya bersih-bersih yang dilakukan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum untuk melakukan evaluasi kinerja seluruh kader partai.

Kabar adanya bersih-bersih di jajaran pengurus Demokrat ini juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam rilisnya hari ini.


“Rakornas sudah siap dilaksanakan. Akan ada penegasan komitmen bagi seluruh kader partai untuk menjunjung setinggi-tingginya penegakan hukum dan mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, akan ada juga konsolidasi dan evaluasi secara keseluruhan kinerja partai sejak kongres diBandung tahun lalu,” kata dia.

Partai Demokrat, lanjut Ibas, sangat serius dalam mendorong kader-kadernya agar fokus menjalankan amanah rakyat yang diembannya.

Menanggapi desakan “bersih-bersih” kader bermasalah, Ibas menjelaskan bahwa langkah koreksi yang dilakukan DPP Partai Demokrat akan mengacu pada prosedural partai sesuai AD/ART Partai Demokrat.

“Koreksi adalah hal yang lumrah dalam membangun organisasi partai agar semakin berkualitas. Terkait kader yang bermasalah, partai akan tetap berpegang teguh pada AD/ ART Partai Demokrat sebagai landasan. Jika ada kader terduga masalah, maka akan kita tindak sesuai prosedur yang berlaku di internal partai. Ada teguran terbuka, tertutup, administratif dan tindakan disiplin lainnya,” tambah anggota Komisi I DPR ini.

Politisi muda ini juga menambahkan, sikap tegas yang akan DPP putuskan terhadap kader bermasalah harus mengacu pada proses hukum yang berjalan di Tanah Air.

“Langkah koreksi harus berdasarkan oleh pembuktian hukum yang jelas, kuat dan secara terang benderang. Bukan karena rumor, isu, atau pesan-pesan yang beredar di media, apalagi fitnah,” lanjut Ibas.

Selain konsolidasi dan evaluasi, agenda utama Rakornas Partai Demokrat juga akan membahas isu-isu nasional yang menjadi perhatian publik.

“Intinya, Rakornas ini akan menjadikan momentum refleksi individu kader dalam mempertahankan ruh Partai Demokrat sebagai partai yang bersih, cerdas dan santun, serta ajang pembuktian bahwa seluruh kader partai tetap mengedepankan membela kepentingan masyarakat,” tegas Ibas.

Penulis: Hasanudin Aco  |  Editor: Johnson Simanjuntak

Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com

Minta Bupati Evaluasi Kinerja Pejabat, Pelantikan Tunggu Gubernur

Kalangan dewan bereaksi terhadap beredarnya kabar makin dekatnya pengisian personil di Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Ketua Fraksi Kesatuan Umat DPRD Gunungkidul Imam Taufik meminta Bupati Suharto mengevaluasi kinerja para kepala dinas yang lengser atau dialihtugaskan.

Gunung Kidul (Jawa Pos). Kalangan dewan bereaksi terhadap beredarnya kabar makin dekatnya pengisian personil di Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Ketua Fraksi Kesatuan Umat DPRD Gunungkidul Imam Taufik meminta Bupati Suharto mengevaluasi kinerja para kepala dinas yang lengser atau dialihtugaskan.

Evaluasi tersebut sesuai kontrak kerja yang disusun saat penataan kelembagaan tahun 2007. "Saat itu sudah ada komitmen kontrak kerja antara bupati dengan kepala dinas, kantor dan badan yang dilantik," kata Imam kemarin.

Imam berpendapat, ketika jabatan berakhir seharusnya kontrak kerja harus dievaluasi. Evaluasi tersebut dapat dijadikan acuan pejabat SOTK yang baru.

Ketua DPRD Gunungkidul Slamet mengungkapkan, Bupati harus konsisten terhadap kontrak kerja tersebut. "Penilaian dan evaluasi secara menyeluruh," tandasnya.

Ia mengatakan, SOTK yang baru nanti juga harus progresif. Artinya lebih baik daripada periode sebelumnya. Salah satu caranya adalah mengutamakan pejabat yang lebih muda.

RAPBD 2009 menyebutkan pemkab telah menyusun SOTK baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Susunan organisasi tata kerja terdiri 3 asisten daerah, 6 badan, 4 kantor dan 13 dinas serta dilengkapi 5 staf ahli.

Kabar yang berkembang, Kepala BKD Gunungkidul Sunarto akan menduduki jabatan Asisten Daerah II, Kantor Informasi dan Komunikasi akan dilebur dengan Dinas Perhubungan. Lembaga ini dipimpin Tunggul Priyono yang saat ini menjabat kepala Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas PU akan dijabat Edy Praptono. Dalam SOTK yang baru nanti, terdapat 557 pejabat eselon mulai dari eselon IIa hingga IVb

Terpisah, Sekda Gunungkidul Joko Sasono menyatakan belum menerima informasi pelantikan pejabat baru. "Pelantikan masih menunggu persetujuan gubernur. Sebab ada beberapa pejabat eselon II yang promosi ke eselon III," terangnya.

Menyikapi kontrak kerja, Joko menegaskan setiap awal pembahasan APBD dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan per lembaga.

"Jadi dapat diketahui lembaga mana yang kinerjanya bagus, atau buruk," katanya. (hsa)